Menangani perkara hukum Perceraian Gono Gini Hak Asuh Anak Waris Perdata Tipikor di PA / PN seluruh Jawa Tengah dan Indonesia

PENGACARA SEMARANG, JAWA TENGAH, DIY & JAWA TIMUR

pengacara semarang

PENGACARA SEMARANG, JAWA TENGAH, DIY & JAWA TIMUR

WDY & PARTNERS menangani perkara hukum yang ada di wilayah yuridiksi pengadilan agama dan pengadilan negeri di seluruh kota di Indonesia.
Pasal 5 ayat 2 UU Advokat. Wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah Indonesia. Sementara ini Kantor Pengacara WDY & PARTNERS lebih memfokuskan penanganan litigasi di wilayah Jawa Tengah, DIY dan beberapa kota di Jawa Timur
Untuk wilayah Jawa Tengah, meliputi: Ambarawa, Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Jepara, Kajen, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Mungkid, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwodadi, Purwokerto, Purworejo, Rembang, Salatiga, Semarang, Slawi, Sragen, Sukoharjo, Surakarta, Tegal, Temanggung, Ungaran, Wonogiri, Wonosobo.
Untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi: Bantul, Sleman, Wates, Wonosari, Yogyakarta.
Untuk wilayah Jawa Timur meliputi : Ngawi, Ponorogo, Tuban, Madiun

IZIN CERAI PEGAWAI BUMN TIDAK BERLAKU

IZIN CERAI PEGAWAI BUMN TIDAK BERLAKU
Ketentuan Izin Cerai Tidak Berlaku bagi Pegawai BUMN

Ketentuan yang menyangkut izin perceraian kepada atasannya hanya berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS), bukan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Pertimbangannya,
mengutip Pasal 95 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN yang menyebutkan pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajiban bagi pegawai BUMN ditetapkan berdasarkan PKB dan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Selain itu, bagi BUMN tak berlaku ketentuan kepegawaian yang diterapkan untuk PNS.

PP No. 45 Tahun 2005 Pasal 95 menyebutkan dengan jelas :

(1) Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
(2) BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Dengan demikian perihal surat izin atasan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP No 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS sudah tidak berlaku lagi

Download >>> PP No. 45 Tahun 2005

by team WDY

Perkawinan Perceraian

Perkawinan bagi WNI tunduk pada aturan-aturan yang diatur dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.”

Sesuai dengan pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975, yang dimaksud sebagai Lembaga Pencatat Perkawinan, adalah Kantor Urusan Agama bagi mereka yang melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama selain agama Islam.

Untuk proses perceraiannya hanya dapat dilakukan melalui sidang pengadilan, seperti yang diatur dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi sebagai berikut:

"(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri."

Anda dapat saja melakukan proses perceraian tanpa didampingi oleh kuasa hukum/pengacara. Bila menurut perkiraan Anda hasil yang akan diraih terbilang cukup optimal dengan tanpa didampingi kuasa hukum/pengacara, proses perceraian bisa saja dilakukan tanpa didampingi kuasa hukum/pengacara. Namun, biasanya para pihak merasa perlu didampingi kuasa hukum/pengacara, karena awam soal hukum serta bingung saat mengikuti jalannya persidangan.

Di sisi lain, kuasa hukum/pengacara, sebenarnya tidak hanya berfungsi untuk mewakili para pihak saat beracara. Pengacara juga dapat menjembatani dialog antara para pihak yang akan bercerai dalam membicarakan segala kesepakatan yang ingin dicapai misalnya, tunjangan hidup, hak asuh anak dan hal-hal penting lainnya.

PROSES PERKARA PENGADILAN AGAMA

WDY & Partners menangani proses perkara di Pengadilan Agama meliputi perkara
  • Cerai Gugat / Rapak dari Dalam Negeri / Luar Negeri
  • Cerai Talak dari Dalam Negeri / Luar Negeri
  • Dispensasi Nikah
  • Poligami
  • Perwalian
  • Ahli Waris
  • Wali Adhol
  • Pengangkatan Anak
  • Isbat Nikah
  • Gono Gini

Entri Populer