Menangani perkara hukum Perceraian Gono Gini Hak Asuh Anak Waris Perdata Tipikor di PA / PN seluruh Jawa Tengah dan Indonesia

PENGACARA PERCERAIAN RESMI KOTA SEMARANG

Kantor Pengacara WDY & Partners adalah kantor pengacara perceraian resmi di kota Semarang yang bertujuan untuk memberikan bantuan dan jasa hukum masalah perceraian, keluarga, perkawinan, hak asuh anak, harta gono gini, perdata lainnya.
Peran  pengacara perceraian resmi  adalah dalam memberikan jasa hukum bagi pencari kebenaran dan penegakan keadilan dalam perkara perceraian.
Peran pengacara perceraian resmi sebagai  berikut :
-          Membantu penyelesaian administrasi di pengadan
-          Memberikan pemahaman hukum kepada klien berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya.
-          Mewakili klien sebagai kuasa hukum penggugat/pemohon ataupun tergugat/termohon dalam proses litigasi :

  • Pengadilan Tingkat I di Pengadilan Agama / Negeri
  • Banding di Pengadilan Tinggi Agama/Negeri
  • Kasasi di Mahkamah Agung
Informasi / Konsultasi hubungi kami di Tel WA LINE Viber +6285225446928 +6285875577202
PIN BBM 521BAF69

Status Pernikahan Di Gereja Yang Tidak Didaftarkan

1.    Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”), perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan hukum masing-masing agamanya adalah sah. Berarti perkawinan hanya dilakukan dengan tata cara perkawinan agama.

Namun, Pasal 2 ayat (2) UUP menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 3 jo. Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) bahwa perkawinan adalah salah satu Peristiwa Penting yang wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (dalam hal ini menurut Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kantor pencatatan sipil) dengan memenuhi syarat yang diperlukan.

Perkawinan Campuran di LN Wajib Dicatatkan

Pelaporan perkawinan adalah bersifat administratif. Namun jika tidak dicatatkan, perkawinan dianggap tidak pernah ada.

Bagi warga negara Indonesia, khususnya perempuan, yang berniat melakukan perkawinan campuran beda kewarganegaraan, banyak hal yang harus dipahami. Ketidaktahuan Warga Negara Indonesia (WNI) khususnya perempuan terhadap aturan perkawinan campuran berpotensi menimbulkan persoalan. Baik dalam masalah harta dan anak, maupun status perkawinan.

Salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh WNI yang menikah dengan WNA di luar negeri adalah melakukan pencatatan pernikahan di kantor catatan sipil. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilaksanakan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan (asas lex loci celebrationis). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 yang mengatur untuk setiap perkawinan WNI di luar negeri berlaku hukum negara tersebut.

Entri Populer